Oleh: Siti Noor Khikmah
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang
Reformasi tatakelola keuangan pemerintah secara ideal tidak hanya mencakup reformasi akuntansi keuangannya, akan tetapi mencakup reformasi akuntansi sektor publik yang merupakan sesuatu sangat fundamental khususnya bagi pengelolaan keuangan Negara dan daerah. Reformasi tatakelola keuangan mempunyai pengertian yaitu pengelolaan sumber daya daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
Hal ini terkait dengan adanya isu tentang good governance yang merupakan salah satu kunci bangkitnya Indonesia dari keterpurukan. Adapun implementasinya harus menyeluruh baik di sektor publik maupun sektor privat. Banyaknya fraud/kecurangan yang terjadi harus segera dicari solusi yang terbaik sehingga cita-cita rakyat Indonesia untuk bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme dapat tercapai. Cara yang dapat ditempuh yaitu dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik.
Akan tetapi cara tersebut belum dapat memaksimalkan hasil sehingga diperlukan dengan cara membangun akhlak masyarakat. Bagaimanapun baiknya manajemen melakukan sistem pengendalian dalam penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, namun apabila fondasi sumber daya manusianya sebagai pelaksana dari sistem itu tidak memiliki integritas, nilai etika, moral, dan akhlak, maka pengendalian intern tidak akan berfungsi dengan efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan atau korupsi.
Kata kunci: good governance, fraud, sistem pengendalian internal
