PEMAHAMAN PP NO. 24 TAHUN 2005 TENTANG
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA MAGELANG
Oleh: Nurohman, Lilik Andriyani,
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang
PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip atau konsep-konsep akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Faktor yang berpengaruh terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah selain PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu pendidikan dan pelatihan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaruh pemahaman PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendidikan dan pelatihan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Satuan Kerja perangkat Daerah.
Data penelitian adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan menyebar kuesioner secara langsung kepada kepala SKPD dan PPK-SKPD yang ada di Pemerintah Kota Magelang. Sebelumnya dilakukan penyebaran kuesioner pendahuluan, yang disebar pada para mahasiswa sebanyak 35 eksemplar dan kembali 30 eksemplar. Kemudian dilanjutkan menyebar kuesioner pada SKPD kota magelang sebanyak 360 dan kembali 283.
Metode pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Alat uji pada penelitian ini menggunakan SEM (Structural Equation Modeling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan, sedangkan pendidikan (latar belakang dan dan strata pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah terutama di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendidikan, pelatihan, kualitas penyajian laporan keuangan.
