URGENSI PERATURAN DAERAH SEBAGAI SOCIAL ENGINEERING DALAM PENANGANAN COVID-19
Agus Tri Widodo
Sekretariat Daerah Kota Magelang
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ABSTRAK
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan sebagai Bencana Nonalam Berskala Nasional memiliki berbagai macam konsekuensi dalam penanganannya. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan dua hal. Pertama, mengapa pemerintah daerah tidak menindaklanjuti kebijakan penanganan Covid-19 dengan peraturan daerah sebagai legacy kebijakan daerah. Kedua, bagaimanakah peranan produk hukum daerah sebagai Social Engineering. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai instrumen analisis, artikel ini beragumen bahwa produk hukum daerah yang bersifat pengaturan ataupun ketetapan sangat penting dalam upaya legalisasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19. Peran serta masyarakat dalam pembentukan kebijakan sangat penting agar mengurangi benturan kepentingan dan implementatif.
Kata Kunci: Covid-19, Peraturan Daerah, Perubahan Sosial.
ABSTRACT
Corona Virus Disease (Covid-19) which is designated as a National Non-Natural Disaster, has various consequences in its handling. This article aims to discuss two things. First, why did local government not follow up on policies to handle Covis-19 with local regulation as legacy of regional policies. Second, how is the role of local legal products as Social Engineering. With statute approaches and conceptual approaches as the instrument of the analysis, this article argues that local legal products based on regulations or provisions are crucial in the effort to legalize local government policies in handling Covid-19. The public participation in policy formation also essential to reduce the conflicts if interest and be implementative.
Keywords: Covid-19, Local Regulations, Social Changes.
