Raker FKPPD Tahun 2016 Di Bogor

 

 

Landasan Hukum pentingnya “Eksistensi Lembaga Kelitbangan Provinsi dan Kabupaten/Kota” adalah sebagai berikut :

1.      UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yaitu :

a.       Pasal 1 ayat (23);

b.       Pasal 209 ayat (1);

c.       Pasal 374 ayat (2) dan (4);

d.       Pasal 386 ayat (1);

e.       Pasal 388 ayat (1);

f.        Pasal 389

2.      RPP Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Proses Harmonisasi):

a.       Pasal 2 ;

b.       Pasal 26 Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan program penyelenggaraan pemerintah daerah;

c.       Pasal 27 Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan;

d.       Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3)

e.       Pasal 29 :

·         Ayat (1) : Menteri (Kemendagri) menetapkan standarisasi program penelitian dan pengembangan pembinaan umum;

·         Ayat (2) : Menteri Teknis dan kepala lembaga pemerintah non kementrian menetapkan standarisasi program penelitian dan pengembangan pembinaan teknis sesuai dengan kewenangannya.

3.      RPP Inovasi Daerah :

                Pasal 7 :

·         ayat (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang digagas dari kepala daerah sebagaimana....huruf a disiapkan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh kepala daerah;

·         ayat (2) Dalam menyiapkan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Dewan Riset Daerah;

·         ayat (3) mengatur bila belum ada Dewan Riset Daerah, perlu dibentuk Tim Independen

·         ayat (4) Tim Independen....dikoordinasikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

                Pasal 23 ayat (1) sampai dengan (4) mengatur tentang penilaian inovasi daerah dan penghargaan inovasi daerah.

4.      RPP Perangkat Daerah (Finalisasi, sudah di meja presiden):

Pasal 46 :

·         ayat (1) Badan Daerah sebagaimana ..... merupakan urusan penunjang yag menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota;

·         Ayat (2) dan seterusnya

·         Ayat (6) Unsur penunjang...ayat(1) meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

·         Pasal 47 ayat (1) tipe badan...

·         Pasal 53 ayat (2)

·         Pasal 86

·         Pasal 108

·         Pasal 109

·         Pasal 111 ayat (1) Menteri melakukan penilaian dan penghargaan kepada perangkat daerah .....yang memiliki inovasi dalam penataan dan pengelolaan organisasi.

5.      Kajian Kondisi Kelembagaan :

a.       Badan Penelitian dan Pengembngan merupakan Badan yang harus di wadahi oleh Pemerintah;

b.       PP nomor 41 tahun 2007 sedang dalam proses revisi, sehingga dipandang perlu untuk memberikan saran dalam aturan revisi PP tersebut untuk memastikan kelembagaan litbang yang berdiri sendiri sesuai dengan amanat UU nomor 23 tahun 2014.

 

 

6.      Exercise struktur organisasi Balitbangda

1)             Type A

a)             SEKRETARIAT

·                Sub Bag. Perencanaan;

·                Sub Bag. Keuangan;

·                Sub Bag. Tata Usaha

b)             BIDANG LITBANG PEMDA

·                Sub Bidang Kelembagaan

·                Sub Bidang Aparatur

·                Sub Bidang Urusan Pemerintah Daerah

c)             BIDANG LITBANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

·                Sub Bidang Sosial dan Budaya;

·                Sub Bidang Pemberdayaan masyarakat

·                Sub Bidang Pembangunan Desa

d)             BIDANG LITBANG EKONOMI DAN PEMDA

·                Sub Bidang Ekonomi Daerah

·                Sub Bidang Keuangan dan Aset Daerah

·                Sub Bidang Pembangunan Daerah

e)             BIDANG LITBANG INOVASI DAERAH

·                Sub Bidang Kelembagaan dan SDM Inovasi Daerah

·                Sub Bidang Pengembangan IPTEK daerah

·                Sub Bidang Pemanfaatan Inovasi daerah

 

2)             Type B

a)             SEKRETARIAT

·                Sub Bag. Perencanaan;

·                Sub Bag. Keuangan;

·                Sub Bag. Tata Usaha

b)             BIDANG LITBANG PEMDA

c)             BIDANG LITBANG INOVASI DAN PEMBANGUNAN

d)             BIDANG LITBANG SOSIAL BUDAYA

 

3)             Type C

a)             SEKRETARIAT

·                Sub Bag. Perencanaan;

·                Sub Bag. Keuangan;

·                Sub Bag. Tata Usaha

b)             BIDANG LITBANG PEMDA

c)             BIDANG LITBANG INOVASI DAN PEMBANGUNAN

 

7.      Simulasi Kelembagaan :

a.       Propinsi Jambi, nilai akhir 671, type B

b.      Kabupaten Sungai Penuh, perolehan nilai terendah mendapat nilai 440, karena di sumatera x 1,1 sehingga skor akhir 484, Balitbang type C

8.      Rekomendari Rapat Kerja :

a.       Perlunya ketegasan Mendagri tentang kewajiban pembentukan Balitbangda di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk Badan yang diatur dalam PP OPD sesuai amanat UU 23 Tahun 2014;

b.       Pengaturan pasal yang sama dengan pembentukan Dinas untuk urusan wajib sebagaimana Pasal 29 RPP OPD tentang Pengaturan Badan-badan. Jika tidak memenuhi syaratuntuk tetap dibentuk badan. Sebagai contoh bila Balitbangda hasil skornya tidak memenuhi syarat 400 tetap dibentuk  Badan Litbang Daerah dengan klasifikasi Tipe C.

c.       Pengaturan dalam PP tentang OPD mengenai standarisasi nomenklatur perangkat daerah (Balitbangda) provinsi dan kabupaten/kota sesuai bidang tugas dengan persetujuan instansi induk di Pusat.

d.       Pengaturan dalam PP tentang OPD mengenai SOTK Badan Litbang yang berbasis fungsional ( miskin struktur kaya fungsi).

e.       Perlunya surat Mendagri kepada Menpan RB tentang permohonan penambahan formasi fungsional peneliti untuk menambah jumlah peneliti yang sangat dibutuhkan pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan berbasis riset.

f.        Penekanan kebijakan Mendagri tentang pengangkatan dan penetapan peneliti sesuai formasi yang ditentukan.

g.       Penegasan melalui surat Mendagri kepada Pemerintah Daerah tentang pemberian Tunjangan Fungsional Peneliti di Pusat dan Daerah secara tepat waktu sesuai Perres 100 Tahun 2012 tentang tunjangan Fungsional Peneliti.

h.       Penegasan melalui surat mendagri kepada Pemerintah Daerah tentang Penetapan SK pengangkatan peneliti dan kenaikan pangkat/ jabatan dilaksanakan secara tepat waktu

i.         Lembaga litbang mengutamakan program/ kegiatan prioritas nasional dan daerah.

j.         Penegasan ketersediaan Mata Anggaran Kegiatan/ slot Anggaran dalam APBN dan APBD untuk :

·         Mengusulkan membuka formasi fungsional peneliti untuk mengatasi kelangkaan SDM

·         Program : (penelitian, pengkajian, perekayasaan, pengembangan, penerapan dan pengoperasian)

·         SDM : (formasi, sertifikasi dan diklat lainnya)

 

·         Manajemen: (Pengusulan, Pengajuan PAK, Pengangkatan menjadi peneliti, Kenaikan pangkat/ Jabatan fungsional peneliti)

Add comment


Security code
Refresh